Tahun 2012 Dewan Perwakilan Rakyat menganggarkan kenaikan anggaran kunjungan kerja (jalan-jalan) dari Rp251 miliar menjadi Rp265 miliar. Hal ini menjadi kontroversi, apakah sebenarnya layak anggaran kunjungan kerja dewan dinaikkan Rp14 miliar?
Selain mendapat gaji tinggi, anggota DPR juga masih mendapat berbagai tunjangan yang jumlahnya fantastis. Berdasarkan data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) untuk anggaran komunikasi atau isi pulsa ponsel pribadi, masing-masing anggota mendapat alokasi sebesar Rp 14 juta per bulan. Dengan kata lain, total per tahunnya mencapai Rp 168 juta. Jika ditambah tunjangan komunikasi yang mencapai 20 juta tiap kali reses, jumlahnya mencapai Rp 270 juta per tahun.
Gara-gara toilet bau pesing dan mampet saja, anggota DPR menganggarkan Rp 2 milyar untuk renovasi. Bukankah dengan sedot wc saja cukup??
Jadi sebenarnya, siapakah sesungguhnya golongan yang menjadi beban negara?? Apakah pengemis yang meskipun tukang minta-minta tapi tidak meminta kepada negara??